Artikel

Mengetahui Seluk-Beluk dan Persiapan Lapor SLIK

Apakah Anda familiar dengan Sistem Informasi Debitur (SID)? Jika Anda sudah paham dengan sistem yang digunakan lembaga jasa keuangan untuk menganalisis track record calon debitur yang akan mengajukan pinjaman, Anda mungkin tahu bahwa sekarang ada ketentuan baru. Sejak 1 Januari 2018, layanan SID yang dikenal sebagai BI Checking dan dikelola Bank Indonesia kini dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Apakah wajib untuk melaporkan SLIK?

Dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, UU No. 21 tahun 2011 menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan (Pasal 69 UU OJK). Selain itu, OJK juga berwenang dalam pengaturan dan pengawasan Sistem Informasi Debitur (Pasal 7 UU OJK).

Pelaporan SLIK dilakukan rutin per bulan dan wajib hukumnya untuk dilaporkan dan ada batas waktu pelaporan pada setiap bulannya. Jika melanggar regulasi atau tidak menyampaikan laporan debitur, maka lembaga keuangan akan dikenakan sanksi administratif dari Rp. 5,000,000 hingga Rp. 50,000,000 per bulan (Pasal 33 UU OJK No. 18 Tahun 2017).

Siapa saja wajib lapor SLIK?

Cakupan pelapor SLIK bukan saja dari industri perbankan, namun juga lembaga jasa keuangan maupun non lembaga jasa keuangan. Lembaga yang wajib berpartisipasi untuk menjadi pelapor dalam SLIK terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (kecuali Lembaga Keuangan Mikro), dan koperasi simpan pinjam.


Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan pegadaian yang belum menjadi pelapor, wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro, Peer-to-peer lending, serta lembaga lain di luar LJK seperti Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor SLIK apabila telah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan OJK.

Apa yang perlu disiapkan untuk pelaporan SLIK?

Pelapor wajib menyiapkan data pelaporan rutin dalam bentuk text file, memproses data menggunakan aplikasi SLIK Client, dan menyampaikan hasil proses tersebut kepada OJK. Pelapor wajib menyediakan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung proses pelaporan dan permintaan informasi debitur. Pelapor wajib menyiapkan nomor unik / identitas tunggal untuk:

i. Debitur

(1) Customer Information File (CIF) untuk debitur perorangan dan debitur badan usaha. Penggunaan CIF harus unik dan berbeda antara satu debitur dengan debitur lainnya;

(2) Nomor Identitas antara lain NIK untuk debitur perorangan WNI, sedangkan nomor paspor untuk debitur perorangan WNA, serta NPWP/Tax Registry/dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk debitur badan usaha.

ii. Fasilitas

(1) Nomor rekening, yaitu nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Pelapor kepada Debitur;

(2) Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama);

iii. Kode Register Agunan yaitu nomor unik yang digunakan untuk setiap agunan yang dikuasai oleh Pelapor.

iv. Penjamin NIK yaitu nomor unik yang digunakan untuk debitur perorangan dan nomor paspor untuk debitur perorangan WNA.

v. Pengurus / Pemilik NIK yaitu nomor unik yang digunakan untuk debitur perorangan dan nomor paspor untuk debitur perorangan WNA.

Adakah kesulitan dalam pelaporan SLIK dengan ketentuan baru ini?

Dengan adanya peralihan SID ke SLIK, format data yang harus dilaporkan pun akan berbeda. Jika lembaga keuangan sudah terbiasa dengan format SID untuk pelaporan sebelumnya, maka akan ada penyesuaian signifikan yang harus dilakukan untuk memindahkan format SID lama ke standar baru SLIK OJK.

Jika dilakukan secara manual, pembuatan laporan ini tentunya memakan banyak waktu dan tenaga. Maka dari itu, disarankan untuk menggunakan aplikasi pendukung yang memudahkan migrasi format SID ke SLIK sesuai standar OJK tanpa harus membuat data baru dari awal.


Sumber : OJK, 2018
Share this Post